Kota Gorontalo, Dinkesprov – Untuk memperkuat sinergi dan memadukan rencana aksi tahun berjalan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo melaksanakan koordinasi dan sinergitas program serta rencana kegiatan Tahun Anggaran 2026 bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Jumat (27/2/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis pasca perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang resmi berlaku sejak 12 Januari 2026, dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB). Perubahan tersebut menegaskan integrasi program kesehatan dengan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dalam satu kerangka kebijakan yang lebih komprehensif.
Pada pertemuan tersebut, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) yang dipimpin Sofyan Tambipi, bersama Tim Kerja Pembinaan Keluarga Berencana serta Tim Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, diterima oleh jajaran BKKBN.
Sofyan Tambipi menegaskan bahwa BKKBN merupakan mitra utama yang memiliki peran sentral sebagai pengelola program keluarga berencana, mulai dari perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, hingga pelayanan kontrasepsi.
“Sebagai mitra strategis, BKKBN memegang peran kunci dalam memastikan program KB berjalan efektif dan terukur. Melalui koordinasi ini, kita ingin memastikan seluruh indikator kinerja dapat dicapai secara optimal demi terwujudnya keluarga berkualitas di Provinsi Gorontalo,” ujar Sofyan.
Dalam pembahasan teknis, kedua belah pihak memfokuskan perhatian pada sejumlah indikator kinerja utama Tahun 2026, antara lain peningkatan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), yakni persentase peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi modern seperti pil, suntik, IUD, implan, kondom, maupun sterilisasi. Indikator ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan program KB.
Selain itu, upaya penurunan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) turut menjadi prioritas, termasuk peningkatan persentase KB pasca persalinan serta penurunan Age Specific Fertility Rate (ASFR) pada kelompok usia 15–19 tahun sebagai bagian dari pengendalian angka kelahiran remaja.
Tidak hanya aspek kuantitatif kepesertaan, pertemuan juga menekankan penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), serta PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja).
Di sisi lain, pembahasan turut mengangkat sejumlah kendala pelayanan, khususnya pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa tantangan terbesar masih terletak pada rendahnya minat terhadap metode MOP (vasektomi) dan MOW (tubektomi). Padahal, berbagai strategi telah dilakukan, termasuk penyiapan motivator dari kalangan akseptor MOP dan MOW untuk memberikan edukasi langsung kepada Pasangan Usia Subur (PUS) berisiko tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Sofyan menekankan pentingnya pendekatan komunikasi risiko yang lebih masif dan inovatif.
“Kita perlu memperkuat promosi berbasis edukasi yang komprehensif, khususnya terkait risiko 4 Terlalu – terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat jarak kehamilan. Pendekatan ini harus didukung inovasi komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar kesadaran masyarakat meningkat,” tegasnya.
Upaya sinergitas ini sejalan dengan komitmen kuat Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo melalui pengendalian penduduk dan percepatan penurunan stunting. Pemerintah Provinsi Gorontalo menempatkan program KB dan pembangunan keluarga sebagai instrumen strategis untuk menekan risiko 4 Terlalu, menurunkan angka kelahiran remaja, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
Di akhir pertemuan, kedua institusi berharap lahirnya inovasi-inovasi baru dalam promosi dan pelayanan KB, serta dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah guna memperkuat pembangunan keluarga berkualitas dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Gorontalo. Sinergi yang terbangun diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
Rilis : Nita/ILB
Editor : MD
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
