Kota Gorontalo, Dinkesprov – Bidang Kesehatan adalah salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo. Salah satu upaya yang dilaksanakan yaitu dengan mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan (Labkes). Unit ini berdiri sejak tahun 2009, dimana sebelumnya menempati gedung yang berada di Kelurahan Huangobotu Kota Gorontalo, sampai akhirnya di tahun 2015 menempati gedung bekas Gudang Farmasi Provinsi yang berada di Kelurahan Dembe Utara Kecamatan Kota Utara.
“Pada awal berdirinya, Labkes tidak menerima retribusi dari pelayanan. Seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana serta ketenagaan, Labkes sejak tahun 2015 telah menghimpun retribusi dari pelayanan sehingga menjadi salah satu sumber PAD daerah” kata Kepala Labkesda Dra. Trisnawaty Bowta, M. Kes., Apt saat di wawancarai.

Adapun pendapatan dari retribusi pelayanan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu melampaui target yang di tetapkan. Dimana pada tahun 2016 : Target Rp. 50.000.000 tercapai Rp. 76.863.500, Tahun 2017 dari target Rp.100.000.000 tercapai Rp.144.357.500 dan Tahun 2018 lalu Target yang ditetapkan Rp. 150.000.000 tercapai Rp 294.884.000.
“Dengan semakin meningkatnya PAD ini membuktikan bahwa Labkes sudah dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Apalagi tarif yang dikenakan di setiap pelayanan terhitung terjangkau” ungkapnya.
Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan yang terstandar kepada masyarakat, di akhir tahun 2018 Labkes di akreditasi oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
“Labkes telah mengikuti akreditasi karena itu merupakan pengakuan dan standar atas pelayanan yang kami berikan. Selain itu, Tahun 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) akan melakukan pengembangan gedung dan sarana pendukung sesuai standar Labkes” pungkasnya.
Untuk diketahui Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo memberikan pelayanan Pengambilan sampel darah dan Pemeriksaan lingkungan dan kualitas air. (TIK)
Rilis : MD
Editor : Nancy Pembengo