Kota Gorontalo, DinkesP2KB – Upaya pencegahan kematian ibu dan anak terus diperkuat Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui pembenahan pelayanan maternal, sistem rujukan, hingga penguatan layanan kesehatan dasar di desa. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa pada kegiatan pertemuan analisa data pengkajian kematian ibu dan anak di Hotel Amaris Kota Gorontalo, Selasa (19/05/2026).
Dalam arahannya, Anang menegaskan bahwa penguatan pelayanan maternal harus dimulai dari pembenahan sistem pendukung di rumah sakit, terutama bank darah. Menurutnya, ketersediaan darah menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kasus kegawatdaruratan ibu hamil dan persalinan.
“Penguatan layanan maternal tidak bisa berjalan sendiri. Bank darah rumah sakit harus diperkuat lebih dulu agar penanganan pasien kegawatdaruratan bisa dilakukan lebih cepat dan optimal,” ujar Anang.
Ia meminta seluruh daerah segera mengidentifikasi kebutuhan alat dan sarana bank darah untuk selanjutnya diadvokasikan kepada direktur rumah sakit, bupati, dan sekretaris daerah agar mendapat dukungan kebijakan dan penganggaran.
Selain penguatan fasilitas, Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo juga mendorong pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di kabupaten/kota. Hasil koordinasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK UNHAS) membuka peluang pemanfaatan residen senior untuk membantu pelayanan spesialis di Gorontalo apabila tenaga dokter spesialis belum tersedia.
Kabupaten/kota diminta segera memetakan kebutuhan dokter spesialis beserta jumlahnya agar dapat diusulkan dalam perubahan anggaran dan mendapat dukungan pemerintah provinsi.
Pembahasan turut menyoroti evaluasi penempatan bidan desa sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak. Meskipun jumlah bidan dinilai melebihi jumlah desa di Gorontalo, perlu dipastikan bahwa tenaga tersebut benar-benar aktif memberikan pelayanan di masyarakat. Sesuai konsep Puskesmas Pembantu Integrasi Layanan Primer (Pustu ILP), setiap desa diharapkan minimal memiliki satu perawat dan satu bidan.
Anang menekankan bahwa bidan tidak hanya bertugas menyelesaikan administrasi pelayanan, tetapi juga harus membangun pendekatan personal dengan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap layanan kesehatan.
“Bidan harus hadir di tengah masyarakat, mengenali pasien dengan baik, membangun komunikasi, dan menjadi bagian dari solusi kesehatan di desa. Kepercayaan masyarakat dibangun dari kedekatan dan pelayanan yang humanis,” kata Anang.
Di sisi lain, pemerintah daerah dan manajemen terkait juga diminta memperhatikan faktor keamanan serta kelayakan fasilitas tempat tinggal bagi bidan desa agar pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dapat berjalan optimal.
Kegiatan ini diikuti peserta dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR), rumah sakit, puskesmas, serta lintas program sebagai bagian dari upaya bersama menekan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Gorontalo.
Rilis : ILB
Editor : MD
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
