Dinkes P2KB Gandeng BKPSDM Provinsi Gorontalo untuk Pendampingan Penyusunan SKP dan Sosialisasi BKPSDM Digital

IMG-20260508-WA0043.jpg

Pendampingan penyusunan SKP dan sosialisasi BKPSDM digital.

Kota Gorontalo, DinkesP2KB – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo menggelar pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan sosialisasi aplikasi BKPSDM Digital, Jumat (08/05/2026), bertempat di Aula Kantor Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait penyusunan SKP berbasis aplikasi E-Kinerja agar lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan tugas masing-masing pegawai.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Dinas Jeane Istanti Dalie yang mewakili Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo. Turut hadir Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sofyan Tambipi serta Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Syafiin S. Napu.

Dalam wawancara usai kegiatan, Jeane Istanti Dalie mengatakan penyusunan SKP ASN di lingkungan Dinkes P2KB masih memerlukan pendampingan yang lebih intensif, khususnya dalam penggunaan aplikasi E-Kinerja.

“Masih ada ASN yang belum mengetahui bagaimana menyusun SKP yang sesuai dalam aplikasi E-Kinerja. Untuk itu, dengan kegiatan ini diharapkan semua kegiatan ASN Dinkes P2KB bisa terinput dalam SKP,” ujar Jeane.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Gorontalo yang dipimpin Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi, Promosi dan Penghargaan, Angga B. M. Mokodongan.

Angga menjelaskan, pendampingan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih detail dan spesifik terkait penyusunan SKP, sehingga setiap pegawai dapat memahami tugas, target, serta kontribusinya terhadap kinerja organisasi.

“Pegawai bisa lebih mengenal sendiri apa yang akan dikerjakan, outputnya, outcomenya, dan memberikan kontribusi apa terhadap output dari kinerja unit organisasi tempat dia bekerja, misalnya di bidang, sub bidang atau seksi,” jelas Angga.

Ia juga mengungkapkan masih terdapat pegawai yang belum memahami cara mendokumentasikan pekerjaannya dalam bentuk SKP. Padahal, melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan aplikasi E-Kinerja dari BKN, seluruh aktivitas kerja ASN diharapkan dapat tercatat dan terukur secara jelas.

“Pegawai diharapkan mengetahui apa yang dikerjakan setiap harinya, output apa yang diharapkan, dan bisa dinilai oleh atasannya sehingga memberikan kontribusi terhadap tercapainya output kinerja unit organisasi,” tambahnya.

Selain membahas penyusunan SKP, BKPSDM Provinsi Gorontalo juga tengah berupaya mengintegrasikan berbagai aplikasi kepegawaian dalam satu sistem digital terpadu melalui BKPSDM Digital.

“Sebelum melakukan sinkronisasi dengan aplikasi ASN Digital milik BKN, kami harus menyatukan dulu aplikasinya, memulihkan kembali databasenya, kemudian mengajukan ke BKN agar bisa sinkronisasi dengan aplikasi ASN Digital,” pungkas Angga.

Kegiatan pendampingan ini diikuti Pejabat Fungsional, Ketua Tim Kerja, serta staf Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo.

Rilis : ILB/Nurul/Fatma
Foto : Indri
Editor : MD

Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen − 10 =

scroll to top
Bahasa »