Kota Gorontalo, Dinkesprov – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, resmi membuka Rapat Evaluasi Percepatan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi untuk Anak Sekolah (MBG), Rabu (26/11/2025), di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini menghadirkan Tim dari Kementerian Kesehatan RI, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Badan Gizi Nasional (BGN) dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut digelar sebagai langkah memperkuat implementasi SLHS di setiap SPPG, memastikan pelayanan gizi berjalan sesuai standar keamanan pangan, serta meminimalkan potensi terjadinya keracunan pangan di daerah.
Dalam sambutannya, Anang S. Otoluwa menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan Program MBG. Ia menekankan bahwa seluruh SPPG harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, mulai dari inspeksi lingkungan, pengolahan pangan, distribusi makanan, hingga pemeriksaan sampel pangan dan air.
“Penerapan standar hygiene dan sanitasi di setiap SPPG adalah syarat mutlak. Kita ingin memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dan memenuhi standar kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan administrasi dan tindak lanjut dari setiap inspeksi.
“Percepatan SLHS bukan sekadar administrasi, tetapi komitmen kita bersama untuk menjaga kualitas pangan Program MBG di seluruh Gorontalo,” lanjutnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan progres penerbitan SLHS oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Shintia Rivai. Disampaikan bahwa dari total SPPG yang telah beroperasi, sebagian besar telah mengajukan permohonan SLHS dan berada dalam tahap penilaian maupun perbaikan sesuai rekomendasi hasil inspeksi.
Diskusi antara peserta dan Tim Kemenkes menggarisbawahi sejumlah kendala yang masih ditemukan di lapangan, seperti kelengkapan SOP, tindak lanjut rekomendasi perbaikan, hingga pemahaman penjamah pangan terkait bakteri patogen seperti E.coli dan Salmonella. Perwakilan Kemenkes menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pemenuhan standar SLHS, termasuk kewajiban pemeriksaan kesehatan penjamah makanan serta pentingnya pelatihan dan sertifikasi penjamah pangan.
Rapat juga menyoroti perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara SPPG, yayasan penyelenggara, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk memastikan keamanan pangan di seluruh satuan layanan.
Melalui pertemuan ini, diharapkan percepatan penerbitan SLHS di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lebih efektif demi menjamin penyelenggaraan Program MBG yang aman, sehat, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.
Rilis : MD/ILB
Editor : Nancy Pembengo
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
