Kadinkes Anang Otoluwa Buka Workshop Intervensi Khusus MMP untuk Percepatan Eliminasi Malaria
Kota Gorontalo, Dinkesprov – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, secara resmi membuka Workshop Intervensi Khusus Mobile Migrant Population (MMP) bagi Tenaga Kesehatan, Selasa (19/08/2025) di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo.
Dalam sambutannya, Anang menegaskan bahwa malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berdampak signifikan, terutama terhadap angka kesakitan dan kematian bayi, balita, serta ibu hamil, sekaligus mempengaruhi produktivitas masyarakat. Hal ini menjadikan malaria tetap sebagai prioritas nasional dan global, sebagaimana tercantum dalam SDGs 3.3, RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan 2019–2024, serta turut dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Eliminasi Malaria (RAN-PEM) 2020–2024, ditargetkan pada akhir 2024, 75 persen kabupaten di Indonesia harus bebas dari penularan malaria, serta tidak ada lagi daerah dengan status endemis tinggi.
RAN-PEM 2020-2024 secara keseluruhan belum sepenuhnya tercapai, karena sejumlah hambatan signifikan, terutama pandemi yang menyebabkan hanya salah satu dari tiga target spesifik berhasil dicapai.
“Namun, terjadi kemajuan nyata dalam cakupan eliminasi dengan 77% wilayah tuntas pada pertengahan 2024 dan naik menjadi 79% pada pertengahan 2025” kata Anang.
Di Provinsi Gorontalo, situasi malaria dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2022 angka Annual Parasite Incidence (API) tercatat 0,04‰, namun meningkat pada tahun 2023 menjadi 1,31‰ dan tahun 2024 berada pada angka 1,29‰. Lonjakan kasus ini dipicu oleh kejadian luar biasa (KLB) malaria di Kabupaten Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo yang erat kaitannya dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).
Anang menjelaskan, dari enam kabupaten di Gorontalo, lima kabupaten telah memasuki fase eliminasi malaria, sementara satu kabupaten masih berstatus endemis rendah.
“Tantangan terbesar dalam menyelesaikan KLB di wilayah yang sudah eliminasi adalah keberadaan Mobile Migrant Population (MMP), yakni kelompok masyarakat yang berpindah-pindah ke area berisiko tinggi seperti lokasi tambang dan hutan,” jelas Anang.
Kegiatan workshop ini berlangsung selama empat hari, mulai 19–22 Agustus 2025, dengan menghadirkan narasumber dari Perwakilan WHO, Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan RI, Perwakilan Human Initiative (HI), serta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
Peserta workshop berjumlah 42 orang yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo, Rumah Sakit pemerintah, serta 11 Puskesmas yang berada di 3 (tiga) wilayah tersebut dengan kriteria merupakan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah teridentifikasi memiliki populasi berisiko tinggi malaria, seperti penambang emas dan perambah hutan.
Melalui workshop ini, para tenaga kesehatan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kapasitas teknis dalam mendampingi kader dan petugas lapangan pada pelaksanaan intervensi malaria berbasis Paket Hutan di wilayah dengan populasi MMP. Langkah ini menjadi bagian penting dalam percepatan penanganan KLB malaria di Kabupaten Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo, sekaligus mendukung pencapaian target eliminasi malaria di Provinsi Gorontalo.
Rilis : MD/ILB
Foto : Ican
Editor : Nancy Pembengo
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
