Kota Gorontalo, Dinkesprov – Dalam rangka pengelolaan jabatan fungsional kesehatan di Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), Rabu (23/10/2019) di Hotel Horison Nayumi Kota Gorontalo.
Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian Kristin Ningrum Alaina, SKM., FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menerjemahkan serta mengimplementasikan semua peraturan perundangan yang berlaku khususnya yang menyangkut jabatan fungsional kesehatan. Tentunya ini menjadi poin yang penting dalam pengelolaan jabatan fungsional khususnya di lingkungan kesehatan.
“Meskipun kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian merupakan tanggung jawab masing-masing kabupaten/kota dan provinsi, tetapi karena menggunakan produk hukum yang sama, artinya dalam pelaksanaan dan pengelolaan harusnya sama sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari” jelas Kristin.
Hal lain yang disampaikannya, terkait tertib administrasi dan akuntabilitas yang merupakan tujuan dari pengelolaan jabatan fungsional kesehatan, mengingat jenis jabatan fungsional kesehatan cukup banyak dengan aturan yang berbeda-beda.
“Dalam evaluasi yang kami lakukan, dalam pengelolaan jabatan fungsional masih belum optimal terutama masalah pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (Dupak) masih belum dilaksanakan” ungkapnya.
Untuk itu, Kristin berharap agar ada kesepakatan alur pengajuan Dupak juga terkait masalah pengangkatan, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan, mutasi, tata cara penilaian kinerja serta pembebasan/pemberhentian dari jabatan.
FGD menghadirkan narasumber dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Biro Hukum Setda Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi. Adapun peserta berasal dari BKD, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD Pemerintah, Tim Penilai Jabatan Fungsional dan Perwakilan Pejabat Fungsional dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
Rilis : MD & ILB
Foto : Reza
Editor : Nancy Pembengo
