Kota Gorontalo, DinkesP2KB – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, mengungkapkan berbagai tantangan strategis dalam perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), khususnya terkait kualitas data dan pendekatan perencanaan yang belum komprehensif. Hal tersebut disampaikannya usai membuka Pertemuan Penyiapan Data SDMK dan data rencana kebutuhan SDMK yang berlangsung di Hotel Aston Kota Gorontalo, Selasa (14/04/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Anang menyoroti bahwa perencanaan SDMK selama ini masih cenderung dipandang sebagai sekadar penyusunan dokumen kebutuhan tenaga, tanpa memperhitungkan aspek ketersediaan sumber daya dan pembiayaan secara menyeluruh.
“Ini yang saya harapkan betul-betul dibenahi, tantangan kita belum mampu menyiapkan satu data itu dengan baik kemudian juga perencanaannya itu tidak direncanakan dengan lengkap. Maksud saya tim perencana ini bukan cuma sekedar mengajukan berapa tenaga yang dibutuhkan, tapi mulai dari sumbernya kira-kira bisa dapat dari mana? Kemudian juga pembiayaannya bagaimana? Nah itu yang sudah harus dipikirkan oleh tim perencana sehingga ke depan ketika kita advokasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pimpinan daerah. Jadi kalau ditanya tantangan itu yang paling menonjol saat ini” ungkap Anang.
Ia menegaskan bahwa perencanaan SDMK harus berbasis data yang valid, mutakhir, serta terintegrasi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan. Berdasarkan kondisi terkini, masih terdapat sejumlah persoalan krusial, seperti distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, kekosongan tenaga di beberapa wilayah, serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum didukung SDM sesuai standar.
Data yang dihimpun melalui sistem informasi SDMK menunjukkan masih adanya puskesmas yang belum memiliki tenaga kesehatan lengkap, bahkan di beberapa daerah masih terdapat fasilitas kesehatan tanpa dokter. Selain itu, sejumlah rumah sakit pemerintah juga belum memenuhi standar minimal tujuh dokter spesialis, yang berdampak pada optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi dasar pentingnya pelaksanaan pertemuan ini, yang tidak hanya bertujuan untuk memperbarui dan memvalidasi data SDMK, tetapi juga menyusun peta kebutuhan dan analisis kesenjangan tenaga kesehatan secara lebih akurat. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi strategis sebagai bahan advokasi pemenuhan SDMK di tingkat daerah.
Pertemuan yang berlangsung selama empat hari, 14–17 April 2026 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengelola SDMK kabupaten/kota, rumah sakit pemerintah, hingga instansi terkait seperti BKD/BKPSDM dan biro organisasi. Sinergi lintas sektor ini dinilai penting untuk memastikan perencanaan SDMK dapat terhubung dengan kebijakan kelembagaan dan pengusulan formasi ASN/PPPK.
Dalam konteks kebijakan daerah, upaya penataan SDMK ini juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, bersama Wakil Gubernur, Idah Syahidah Rusli Habibie. Keduanya berkomitmen mendorong penguatan perencanaan SDMK yang berbasis kebutuhan riil pelayanan, sekaligus memastikan pemerataan tenaga kesehatan hingga ke wilayah terpencil dan kurang terlayani.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta dukungan terhadap pengusulan formasi tenaga kesehatan baik melalui jalur ASN maupun program penugasan khusus. Pemerintah Provinsi juga terus mendorong agar perencanaan SDMK terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Anang juga menekankan bahwa output dari proses perencanaan harus bersifat aplikatif dan siap digunakan, bukan sekadar dokumen administratif.
Untuk itu, Anang berharap pertemuan ini mampu mendorong perubahan pola pikir para perencana SDMK agar lebih adaptif dan komprehensif dalam menyusun kebutuhan tenaga kesehatan ke depan.
“Saya berharap lewat pertemuan ini, mindset itu akan kita ubah teman-teman perencana baik di dinas atau di rumah sakit sudah harus bekerja dengan cara berpikir yang baru, yang lebih komprehensif sehingga tenaga ini bisa dipenuhi” pungkasnya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis dapat memperkuat perencanaan SDMK yang lebih terarah, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah.
Rilis : ILB
Foto/Videografer : Aripin
Video Editor : Reza
Editor : MD
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
