Kota Gorontalo, Dinkesprov – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa yang diwakili Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sofyan Tambipi, memimpin Rapat Pra Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029, Jumat (13/02/2026), di Aula Kantor Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi telaah dokumen PJPK dan dihadiri unsur Bappeda Provinsi Gorontalo, BKKBN Provinsi Gorontalo, serta Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Gorontalo.
Pada kesempatan tersebut, Sofyan menegaskan bahwa penyusunan PJPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan daerah berbasis dinamika dan proyeksi kependudukan.
“Dokumen PJPK harus mampu menjawab tantangan kuantitas, kualitas, mobilitas, serta persebaran penduduk di Provinsi Gorontalo. Kita perlu memastikan keterpaduan data, sinkronisasi dengan RPJMD, serta integrasi lintas sektor agar kebijakan kependudukan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara normatif penyusunan PJPK merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menekankan pentingnya pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan keluarga sebagai basis pembangunan nasional. Selain itu, literatur kebijakan kependudukan juga menekankan pendekatan multisektoral dan evidence-based policy, termasuk pemanfaatan data proyeksi penduduk, indikator bonus demografi, dan penguatan program Bangga Kencana.
Dalam konteks daerah, Sofyan menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan kependudukan sejalan dengan salah satu dari lima program unggulan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi daya saing daerah. Dukungan tersebut juga diperkuat oleh komitmen Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dalam penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan manusia di Gorontalo.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa dokumen PJPK 2025–2029 benar-benar komprehensif, berbasis data, dan realistis dalam implementasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perwakilan BKKBN, dan unsur perencana menjadi kunci agar peta jalan ini tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi terimplementasi secara terukur,” tegas Sofyan.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah masukan teknis, antara lain perlunya pemutakhiran data kependudukan berbasis by name by address, penguatan analisis isu stunting dan kemiskinan sebagai variabel kependudukan, serta penyelarasan indikator kinerja dengan target pembangunan nasional dan provinsi. Dokumen akhir PJPK Provinsi Gorontalo 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman strategis dalam mengoptimalkan bonus demografi dan memperkuat pembangunan keluarga di daerah.
Rilis : ILB
Video : MD
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
