Kota Gorontalo, Dinkesprov – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber pada kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Program MBG Badan Gizi Nasional (BGN) yang dihadiri oleh Kepala Satuan Pelayanan (Kastpel), pihak yayasan, dan mitra penyedia di Hotel Aston Gorontalo, Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Brigjen TNI Rudis Setiawan.
Dalam arahannya, Anang kembali menyoroti insiden keracunan pangan yang terjadi di sejumlah satuan pendidikan. Berdasarkan hasil investigasi, penyebab utama insiden tersebut meliputi penyimpanan bahan baku yang tidak sesuai standar suhu, lamanya waktu penyimpanan melewati batas aman, hingga rendahnya higiene personal penjamah makanan.
“MBG bukan hanya satu porsi makanan bergizi, namun juga harus aman dikonsumsi. Kita tidak boleh lengah. Standar keamanan pangan harus dijaga secara ketat di semua lini,” tegas Anang.
Ia juga menambahkan bahwa ancaman keracunan dapat terjadi kapan saja bila proses pengolahan tidak mengikuti prinsip sanitasi pangan yang benar. Hal ini menjadi fokus utama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie untuk melindungi seluruh penerima manfaat program MBG.
“Kita ingin anak-anak kita sehat, bukan justru terdampak oleh makanan yang seharusnya menyehatkan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Dinas Kesehatan menyampaikan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menunjukkan sejumlah temuan kritis. Di antaranya masih ditemukan bahan baku dan peralatan masak yang diletakkan langsung di lantai tanpa palet, alur produksi dapur yang tidak teratur sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi silang, serta fasilitas sanitasi yang belum memadai seperti tidak tersedianya grease trap dan minimnya fasilitas cuci tangan serta toilet terpisah. Selain itu, sebagian penjamah makanan diketahui belum sepenuhnya menggunakan pakaian kerja khusus dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar.
Untuk menjamin keamanan pangan, Anang mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG. Ia menjelaskan bahwa beberapa SPPG di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan skor IKL di atas 80. Namun, masih terdapat unit di beberapa wilayah lain yang memerlukan pembenahan atau masih menunggu hasil uji sampel air dan makanan.
Sebagai tindak lanjut, Anang memberikan rekomendasi wajib bagi seluruh pengelola SPPG, seperti penerapan aturan 4 jam dari selesai masak hingga makanan dikonsumsi, pembagian proses masak dan distribusi ke dalam dua batch untuk pagi dan siang, kewajiban bank sampel makanan yang harus disimpan selama 2×24 jam dalam suhu chiller, serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh penjamah makanan minimal setahun sekali.
“Rekomendasi ini bukan pilihan, tetapi keharusan. Semua harus mematuhi demi keselamatan anak-anak kita,” tegasnya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Badan Gizi Nasional, pihak yayasan, dan mitra penyedia untuk meningkatkan koordinasi, memperbaiki sarana dan prasarana dapur, serta memperkuat kapasitas penjamah makanan. Harapannya, seluruh upaya ini dapat memastikan keberhasilan dan keamanan Program MBG demi kesehatan peserta didik di Provinsi Gorontalo.
Rilis : MD/ILB
Foto : Melky
Editor : Nancy Pembengo
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
