Kota Gorontalo, DinkesP2KB – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo menggelar Pertemuan Public Private Community Partnership (PPCP) Dukungan Global Fund Komponen AIDS Sub Recipient (SR) Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Kamis (23/07/2026), di Harapan Kita Cafe dan Resto, Kota Gorontalo.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) swasta, dan komunitas guna meningkatkan akses layanan pencegahan, deteksi, pengobatan, serta pendampingan bagi masyarakat yang terdampak HIV-AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Erni Nuraini Mansur serta Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Terpadu Andi Zulkarnain Rauf.
Sebanyak 58 peserta mengikuti pertemuan ini yang terdiri atas pengelola program HIV-AIDS dan PIMS dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, serta perwakilan rumah sakit dan klinik swasta di kedua wilayah tersebut. Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat jejaring layanan kesehatan sehingga penemuan kasus, pelaporan, dan pendampingan pengobatan dapat berjalan lebih optimal.
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan HIV-AIDS dan PIMS membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan komunitas.
“Saat ini memang pemerintah tidak bisa lagi bekerja sendiri karena masyarakat atau komunitas ini punya kelompok atau jaringannya sendiri, terutama dengan pihak swasta. Pelayanan kesehatan baik swasta ataupun pemerintah sudah hampir sama posisinya, karena swasta juga sudah bisa melayani bpjs. Oleh sebab itu. Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang terlewatkan dalam program HIV-AIDS dan penyakit infeksi menular seksual,” kata Anang.
Menurutnya, keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan layanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan secara lebih mudah tanpa terkendala lokasi maupun jenis fasilitas kesehatan.
“Keterlibatan swasta ini jadi sangat penting agar semua masyarakat bisa mengakses layanan khususnya untuk program HIV-AIDS dan PIMS ini,” ujar Anang.
Selain memperkuat jejaring layanan, Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo juga mendorong seluruh fasilitas kesehatan swasta untuk aktif melaporkan penemuan kasus serta melakukan pendampingan pengobatan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengendalian HIV-AIDS dan PIMS di daerah.
“Tadi kita sudah sampaikan ada tiga indikator penting yang harus sama-sama kita gerakan kepada pihak swasta, yang pertama adalah sosialisasi, tujuannya untuk mencegah penularan baru kemudian yang kedua meniadakan kematian karena AIDS, yaitu dengan memperbaiki dan mengamati pengobatannya kemudian yang ketiga tidak ada stigma ini penting juga buat swasta untuk disampaikan. Nah kita harapkan tiap bulan ada laporan kegiatan dari pihak swasta agar betul-betul kegiatan mereka itu bisa termonitor dengan baik,” pungkasnya.
Penguatan kemitraan ini sejalan dengan komitmen Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dalam mempercepat pembangunan kesehatan yang inklusif. Penanggulangan HIV-AIDS dan PIMS menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, perluasan akses layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penghapusan stigma terhadap orang dengan HIV agar seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang adil, aman, dan berkesinambungan.
Rilis : ILB
Foto : Dandels
Videografer : Andi
Video Editor : Reza
Editor : MD
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
