Oleh: Anang S. Otoluwa
JUJUR, sampai saat dipersilakan naik ke stage pada Indonesia UHC Forum (16/11), saya masih bertanya-tanya: mengapa saya yang dipilih untuk jadi panelis pada forum yang dihelat WHO dan Kemenkes ini? Apa yang istimewa pada implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Gorontalo?
Karena itu, saat presentasi, saya tidak banyak berpikir. Saya hanya menceritakan apa saja yang sudah kita lakukan. Terutama bagaimana mengatasi financial hardship, atau kesulitan keuangan yang dialami masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Lho, bukankah dengan UHC, pelayanan kesehatan sudah gratis? Ternyata, tidak sesederhana itu.
Cakupan kepesertaan BPJS kita memang sudah 100%. Tapi sebagaimana disampaikan Uhjin Kim (Team Lead HSS WHO Indonesia), masih sekitar 26,6 persen masyarakat di Indonesia yang harus mengeluarkan biaya dari kantong sendiri (out-of-pocket/OOP) saat berobat.
Sesuai laporan WHO, di Gorontalo, pada 2024, pengeluaran biaya OOP mencapai Rp. 313.813 per orang, pertahun. Ini cukup mengherankan, karena logikanya ketika cakupan kepesertaan sudah tinggi, OOP sudah harus rendah.
Untuk apa saja uang OOP itu dibelanjakan?
Pertama, untuk obat. Ketersediaan obat di RS atau puskesmas yang tidak siaga menyebabkan pasien kadang harus membeli sendiri di luar. Waktu tunggu yang lama, juga kadang membuat pasien tidak sabar dan memilih membeli obat di apotek luar. Untuk apa harus menunggu berjam-jam, jika harga obatnya tidak terlalu mahal? Begitu mungkin prinsip mereka.
Mengatasi ini, Dinkes Provinsi menugaskan satu orang staf di tiap RS, khusus membantu apabila ada pasien yang kesulitan mendapatkan obat atau mengalami masalah administrasi. Untuk menjamin ketersediaan obat di puskesmas, saat ini sedang dirintis penyiapan apotek pasien rujuk balik (PRB), agar pasien hipertensi dan DM tidak kesulitan mendapatkan obat.
Kedua, biaya rujukan. Di Gorontalo, belum semua jenis pelayanan spesialistik tersedia. Ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit provinsi, bahkan ke luar. BPJS memang menanggung biaya medisnya, tetapi siapa yang membiayai tiket perjalanan, makan, dan tempat tinggal selama pengobatan?
Bagi keluarga mampu, mungkin ini bukan masalah besar. Tetapi bagi keluarga miskin, biaya tersebut bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan pertolongan. Tidak sedikit yang akhirnya menunda berobat, bahkan membiarkan penyakitnya bertambah parah karena tidak punya biaya rujukan ini.
Di sinilah Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya menghadirkan perlindungan yang menyeluruh.
Untuk pasien tidak mampu yang harus dirujuk ke luar provinsi, pemerintah menyiapkan tiket perjalanan bagi pasien dan seorang pendamping keluarga, termasuk perawat pendamping apabila diperlukan.
Bagaimana dengan biaya hidup selama menjalani pengobatan?
Pemprov menyiapkan bantuan uang makan selama maksimal 45 hari. Jika pasien lebih lama dirawat, maka kami mohon dukungan dari Baznas.
Begitu pula dengan tempat tinggal. Di Manado, Makassar, dan Jakarta, kini tersedia Rumah Singgah Pasien.
Bahkan, jika pasien meninggal, biaya pemulasaran dan mobil jenazah disiapkan untuk mengantarkan kembali ke kampung halaman.
Inilah salah satu bentuk kehadiran pemerintah yang sesungguhnya. Perlindungan kesehatan tidak boleh berhenti pada pembiayaan tindakan medis. Pemerintah juga harus hadir mengatasi hambatan ekonomi yang membuat masyarakat sulit menjangkau pelayanan.
Inilah UHC yang sesungguhnya. Tidak puas dengan cakupan kepesertaan 100%, tetapi harus menjamin akses kepada warganya, juga melindungi masyarakatnya dari kesulitan pembiayaan.
***
Setelah turun dari panggung, Uhjin Kim menyalami saya dan menyampaikan pujian tulus:
“What you are doing is truly inspiring. Your local government has provided total protection. Please ensure that this is sustainable.”
(Apa yang kalian lakukan sungguh menginspirasi. Pemerintah daerah Anda telah memberikan perlindungan menyeluruh. Tolong pastikan agar ini berkelanjutan).
Saya terdiam sejenak. Saat itu saya baru benar-benar memahami mengapa Gorontalo yang diundang berbagi pengalaman. Mungkin karena cerita saya di atas sangat relevan dengan tema Indonesia UHC Forum yang baru pertama kali digelar: Beyond Coverage: Towards Better Health, Better Protection, and Better Value.
Ternyata, UHC bukan hanya tentang berapa banyak orang memiliki kartu BPJS. Lebih dari itu, bagaimana memastikan setiap orang benar-benar dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang tidak sanggup mereka tanggung.
Orang miskin yang sakit tidak hanya membutuhkan rumah sakit. Mereka juga membutuhkan jalan untuk sampai ke sana, tempat untuk tinggal selama pengobatan, dan kepastian bahwa mereka tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Itulah makna perlindungan menyeluruh.
Jika anda pernah membaca buku: “Orang Miskin Dilarang Sakit, maka sampaikan kepada penulisnya, di Gorontalo, slogan itu sudah mulai ditinggalkan.(*)
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
