Kota Gorontalo, DinkesP2KB – Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria yang telah mencapai lebih dari 6.303 kasus dengan 18 kematian. Penanganan terpadu menjadi perhatian utama, terutama di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo yang mengalami peningkatan kasus.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanggulangan KLB malaria yang digelar di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Kamis (15/10/2026). Rapat dibuka Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Erni Nuraini Mansur, serta perwakilan dinas kesehatan dari Kabupaten Gorontalo, Pohuwato dan Boalemo.
Turut hadir BPJS Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan, Bapppeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kominfotik, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes), organisasi profesi kesehatan yang meliputi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, serta perwakilan Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Wakil Gubernur Idah Syahidah mengatakan, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat penanganan malaria dan mencegah bertambahnya kasus kematian. Menurutnya, besarnya jumlah kasus membutuhkan respons yang cepat, tegas, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pertemuan koordinasi lintas sektor jadi hari ini karena di Gorontalo ada kejadian luar biasa tentang malaria yang kasusnya itu sudah sampai 6.000 sekian tetapi kita tidak boleh lengah walaupun 18 kasus kematian itu juga bisa menyebabkan 100 kali lipat kalau kita tidak menangani dengan cepat dan tegas” kata Idah Syahidah.
Idah berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi dan alternatif penanganan yang dapat segera diterapkan, terutama di tiga kabupaten dengan peningkatan kasus malaria. Ia juga menyoroti aktivitas pertambangan yang dinilai berkaitan dengan persoalan malaria di wilayah terdampak.
“Tentunya dengan pertemuan lintas sektoral ini yang dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan, kita bisa mencegah merebaknya malaria ini di 3 Kabupaten yang terjangkit, Kabupaten Pohuwato, Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo. Nah, ternyata dampak dari itu semua adalah berasal dari tambang” ujarnya.
Keterlibatan berbagai sektor diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian malaria, mulai dari upaya pencegahan, pengawasan lingkungan, peningkatan kewaspadaan terhadap kasus, hingga penanganan pasien. Hasil koordinasi juga diharapkan ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan eliminasi malaria atau zero malaria pada 2030. Idah menegaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan dalam beberapa tahun ke depan.
“Insya Allah dengan harapan, pertemuan lintas sektor ini untuk agar Gorontalo zero malaria di tahun 2030. Kita harus kerja keras tiga tahun ke depan untuk menetapkan bahwa Gorontalo Zero Malaria” pungkasnya.
Rilis : ILB
Foto : Dandels
Videografer : ILB/Fiaaa
Video Editor: Reza
Editor : MD
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
