Kota Gorontalo, DinkesP2KB – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo mendorong penguatan tata kelola pelayanan darah sebagai bagian penting dalam menjamin ketersediaan darah yang aman, bermutu, dan berkesinambungan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Andriyanto Abdussamad, saat menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Regional Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI), Rabu (29/7/2026), di Hotel FOX Kota Gorontalo.
Andriyanto mengatakan, forum Rakornis menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah antara pengelola pelayanan darah, pemerintah daerah, PMI, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan.
“Pelayanan darah merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana, terstandar, dan berorientasi pada keselamatan pendonor maupun pasien yang membutuhkan transfusi darah,” ujar Andriyanto.
Menurutnya, pelayanan darah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan donor, tetapi mencakup rangkaian proses mulai dari rekrutmen dan seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan, pengolahan komponen darah, penyimpanan hingga pendistribusian. Setiap tahapan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, sistem mutu yang baik, pencatatan yang akurat, serta penerapan standar keselamatan.
Penguatan pelayanan darah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dalam memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program kesehatan.
Dukungan tersebut diwujudkan antara lain melalui gerakan “PNS Sumbang Darah–PPPK Nyambung Nyawa”, yang mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk berpartisipasi sebagai pendonor darah sukarela.
Gerakan tersebut menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah sekaligus membangun budaya donor darah di kalangan aparatur pemerintah. Keterlibatan ASN diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus menggerakkan lebih banyak elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam donor darah secara sukarela dan rutin.
Andriyanto menegaskan, penguatan ketersediaan darah membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, PMI, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan kebutuhan darah dapat dipenuhi secara cepat dan aman.
“Kami berharap Rakornis ini menghasilkan penguatan koordinasi dan langkah konkret untuk meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat jejaring donor, serta memastikan ketersediaan darah yang aman dan cukup bagi masyarakat Gorontalo dan wilayah sekitarnya. Gerakan donor darah ASN juga perlu terus diperkuat sebagai bagian dari semangat gotong royong untuk menyelamatkan nyawa,” katanya.
Ia menambahkan, edukasi dan kampanye donor darah perlu dilakukan secara konsisten agar donor darah tidak hanya dilakukan ketika terjadi kebutuhan mendesak, tetapi menjadi kebiasaan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.
Rakornis tingkat regional UDD PMI diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi antar-UDD, peningkatan mutu pelayanan, serta strategi bersama dalam menghadapi tantangan ketersediaan darah. Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, penguatan pelayanan darah merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sinergi pemerintah daerah, PMI, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ASN, dan masyarakat, ketersediaan darah diharapkan semakin terjamin sehingga pasien yang membutuhkan transfusi dapat memperoleh pelayanan secara tepat waktu.
Rilis : ILB
Editor : MD
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
