Kota Gorontalo, Dinkesprov – Salah satu strategi nasional dalam mencapai target pembangunan di Bidang Kesehatan adalah melalui transformasi kesehatan diantaranya yaitu transformasi pembiayaan kesehatan. Tidak hanya itu strategi tersebut harus dapat diimplementasikan dari tingkat Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga Puskesmas untuk seluruh Provinsi di Indonesia. Tak terkecuali Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang sejak awal sangat mendukung terlaksananya Implementasi Transformasi Kesehatan dan tentunya hal itu mendapat perhatian yang serius oleh Kementerian Kesehatan.
Sebagai tindak-lanjut dari hal tersebut, Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI selaku Tim Pembina Wilayah Provinsi Gorontalo melakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan di Provinsi Gorontalo, Jum’at (24/11/2023) di Grand Q Hotel Kota Gorontalo.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan juga menghadirkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa sangat menyambut baik kegiatan tersebut. Dalam sambutannya sekaligus membuka rapat tersebut, Kadinkes Anang mengungkapkan kebahagiaannya atas kunjungan dari BKPK Kemenkes RI di Gorontalo.
“Kunjungan ini sangat berarti bagi kami di daerah, selain sebagai spirit juga akan mendekatkan kami didaerah dengan Kemenkes sehingga lebih mudah mengungkapkan permasalahan yang dihadapi di daerah untuk mendapatkan solusi secara langsung,” ungkap Anang.
Selain itu, Anang menghimbau kepada jajarannya di Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Puskesmas untuk memanfaatkan momentum ini demi terselenggaranya Implementasi Transformasi Kesehatan terutama yang menyangkut pilar pembiayaan kesehatan.
“Transformasi pembiayaan kesehatan merupakan pilar penting dalam pembangunan kesehatan. Mengapa demikian, karena derajat kesehatan yang tinggi, tidak dapat dijamin dengan hanya gelontoran dana yang berskala besar,” ujar Anang.
Namun, menurutnya implementasi program yang tepat sasaran akan sangat-sangat berdampak besar dengan adanya pembiayaan yang terukur, tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Analis kebijakan Ahli Madya pada Pusjak PDK, BKPK Kemenkes RI Resi Natalia Turnip, ketika diwawancara disela-sela pelaksanaan kegiatan tersebut mengatakan bahwa saat ini transformasi Kesehatan merupakan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mencapai RPJMN 2024.
Dikatakannya, transformasi pembiayaan kesehatan itu salah satu pilar dalam transformasi kesehatan, bagaimana untuk menyediakan dan mengalokasikan serta pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Ada 4 (empat) strategi atau prioritas kegiatan dalam transformasi pembiayaan kesehatan menurut Natalia yang pertama adalah terkait belanja kesehatan yang menggambarkan potret belanja kesehatan secara nasional, kemudian teknologi kesehatan bagaimana melakukan kajian terhadap sebuah teknologi kesehatan yang berbasis bukti untuk menjadi sebuah masukan paket manfaat dalam JKN yang efektif dan efisien, yang ketiga adalah terkait review dari utilisasi JKN dimana saat ini JKN sebagian besar dananya pemanfaatannya itu sebagian besar untuk kuratif dan pembiayaan untuk kuratif ini cukup menyita banyak pembiayaan dari JKN oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan bagaimana pelaksanaan tarifnya sesuai dengan Perpres 82, itu juga dilakukan setiap 2 tahun sekali.
Untuk itu, terang Natalia bagaimana dilakukannya perbaikan tarif dan yang mendorong kepada upaya promotif dan preventif terhadap pelayanan kesehatan perorangan atau UKP.
“Bagaimana dalam permenkes nomor 3 tahun 2023 itu sudah terdapat penambahan manfaat-manfaat pakai skrining tadi kita sudah sampaikan ada dalam paparan itu ada beberapa yang memang penambahannya yang srkining itu penambahan manfaat ada juga perluasan kepesertaannya sehingga diharapkan dengan penambahan dari skrining ini bisa mendorong tadi upaya promotif preventif,” imbuhnya.
Selain itu Natalia menambahkan penjelasannya, juga dalam Permenkes mengatur bagaimana perbaikan tarif dari InaCBGs ada beberapa yang sebelumnya tidak dijamin menjadi dijamin kemudian ada kenaikan tarif tentunya dari beberapa tindakan.
Kemudian yang terakhir oleh Natalia yaitu ke empat, program prioritas yang terakhir itu adalah terkait konsolidasi antara pusat dan daerah kita menyadari bahwa sumber pembiayaan pemerintah itu terbatas jumlahnya, sehingga didorong bagaimana dampak mensinergikan antara anggaran yang di pusat dengan yang di daerah.
Kemudian lanjut Natalia bagaimana mensinergikan sumber-sumber inovasi pembiayaan yang baru di luar dari pemerintah dari publik pembiayaan antara lain adalah melakukan kemitraan antara pemerintah dan swasta. Sehingga mendorong pemberdayaan swasta dan masyarakat yang bisa membantu percepatan pembangunan kesehatan. Hal itu sudah diatur dalam Permenkes 40 yang mengatur tentang kemitraan pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur kesehatan dan Permenkes 27 diatur juga tentang kemitraan pemerintah dan swasta di bidang non infrastruktur kesehatannya, sehingga demikian akan terjadi sinergi yang baik dan mendorong pembiayaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Terakhir Natalia menjelaskan tentang tentang bagaimana upaya dari dinas kesehatan provinsi Gorontalo untuk melakukan kegiatan Provincial Health Account dan mendorong adanya District Health Account tersebut.
“Sehingga potret belanja tersebut dapat dimanfaatkan oleh teman-teman daerah untuk merencanakan yang lebih baik kemudian menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang lebih berkualitas,” pungkasnya.
Rilis : Arman
Editor : Nancy Pembengo/MD
Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram
