Oleh: Dr. Arifasno Napu, SSiT, MKes
Bagaimana kabarnya masalah status gizi buruk, status gizi sangat kurus/kurus, yang telah terancang dengan baik intervensinya dalam sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dengan melibatkan lintas sektor dan lintas profesi?. Mengapa SKPG bukan menjadi hal penting juga dalam menangani stunting? Bukankah masalah gizi sangat terkait dengan masalah ketersediaan makanan dan minuman, perilaku, status ekonomi? Bukankah selain kekurangan gizi, kelebihan gizi pun adalah masalah kesehatan yang serius untuk hari ini dan kedepan?
Mengapa istilah kurang gizi pada anak balita tidak menjadi topik penting lagi, sementara yang menjadi perhatian lintas sektor sudah teralihkan pada stunting (pendek), sementara angka prevalensinya berbeda jauh. Demikian pula terhadap status gizi sangat kurus/kurus, status gizi gemuk?
Dalam buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan (edisi Semester 1 tahun 2018) dikatakan bahwa stunting merupakan masalah gizi kronis karena asupan gizi yang kurang dalam waktu lama yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Ini terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi. Semuanya ini dapat terjadi pada balita gizi buruk juga pada balita kurus. Khusus untuk balita berstatus gizi obesitas dapat pula sebagai faktor resiko saat remaja dan dewasa menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan penyakit degeneratif lainnya. Sebagai catatan faktor resikonya bahwa hari ini sudah banyak anak remaja yang duduk di bangku SLTA atau sederajat yang gula darah, kolesterol, asam urat dan bahkan tekanan darah mereka di atas normal.
Anak yang kurang gizi ada dua kategori yakni gizi buruk dan gizi kurang yang angkanya di Indonesia pada tahun 2018 ada 3,9% dan 13,8%. Jadi yang kurang gizi masih 17,7% berdasarkan BB/U <-3SD s/d<-2SD (Riskesdas 2018). Pada tahun yang sama angka stunting adalah 30,8% (yang sangat pendek 11,5% dan Pendek 19,3%) dan pada tahun 2013 berdasarkan TB/U dengan batasan sangat pendek <-3SD dan pendek TB/U ≥3SD s/d <-2SD.yakni 37,2% (Sangat pendek 18% dan pendek 19,2%). Selanjutnya jika menyimak indikator lainnya BB/TB maka di Indonesia pada tahun 2018 terdapat 10,2% status gizi kurus dengan kategori sangat kurus 3,5% dan kurus 6,7%. Untuk anak yang gemuk malah menjadi hal yang bukan prioritas untuk diintervensi sementara angkanya termasuk tinggi yakni pada tahun 2013 ada 11,9% dan pada tahun 2018 sebesar 8,0% (Riskesdas 2018).
Balita dengan gizi buruk bisa saja dia stunting, dan bisa saja sangat kurus. Tetapi dengan status gizi gemuk bisa saja dia sangat pendek atau ada juga yang gemuk dan tidak pendek. Demikian pula balita dengan stunting bisa saja dia gizi buruk atau juga sangat kurus.
Bila diakumulasi hasil Riskesdas Tahun 2108 maka sesungguhnya masalah kekurangan gizi di Indonesia mencakup kurang gizi (17,7%) + status gizi kurus (10,2%) + stunting (30,8%) = 58,7% dan jika dibahagi 3 maka menjadi 19,56%. Angka ini dapat mengandung pengertian bahwa terdapat 19,56% balita yang mempunyai tiga masalah yakni berstatus gizi buruk, sangat kurus dan sekaligus stunting? Angka ini dapat ditambahkan dengan masalah kelebihan gizi yakni 8,0%, sehingga jika diakumulasi ternyata masalah gizi sangat tinggi di Indonesia, (penting penelitian tentang hal ini).
Anak gizi buruk pastilah bisa disebabkan karena kekurangan gizi saat ini karena penyakit dan jika sudah pada kondisi kwashiorkort/marasmus atau gabungan keduanya, juga sebagai tanda kekurangan gizi jangka panjang atau kronis. Demikian juga stunting yang merupakan kondisi pendek karena masalah gizi yang kronis disebabkan karena asupan yang tidak sesuai juga dapat karena adanya penyakit sejak dari dalam kandungan, terjadi karena ibunya ada gangguan kesehatan. Termasuk pula status gizi kurus pada anak yang tentunya terjadi pada balita dalam jangka waktu yang panjang atau kronis.
Sekarang, marilah kita kaji bersama keadaan-keadaan yang telah dijelaskan sebelumnya apakah status gizi kurang, sangat kurus/kurus, stunting yang semuanya terkait dengan kekurangan makanan dan minuman, serta dapat terkait dengan masalah jangka panjang dan bersifat kronis diantaranya masalah PHBS termasuk ketersediaan air bersih, perilaku (menyangkut pengetahuan, sikap dan praktik), ekonomi, adat istiadat, masalah penggunaan makanan yang tidak beragam bergizi berimbang, sehat termasuk halal (bagi umat Islam).
Masa sebelumnya, dengan mencuatnya gizi buruk, kurus selalu dikaitkan dengan sebuah sistem yang telah terbentuk bernama SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi) yang diketuai oleh pimpinan daerah dengan anggotanya para kepala SKPD dan pihak terkait. sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang meliputi sektor kesehatan, pertanian (termasuk perikanan, perkebunan, peternakan), statistika, PMD (pemberdayaan masyarakat desa), BKKBN, Bappeda, Pekerjaan Umum, Perekonomian/industri, Agama, dan sektor lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Sementara untuk stunting yang selalu terkait dengan adanya kelainan pertumbuhan, perkembangan, retardasi mental, dan gangguan metabolisme sampai pada kelainan patologi, saat itu selalu terkait dengan masalah kekurangan konsumsi unsur Iodium dan status kesehatan ibu sebelum dan saat hamil, namun dapat dicegah dengan pemberian kapsul Iodium dan untuk jangka panjang, intervensinya diberikan iodium yang terfortifikasi dalam garam dapur (garam beriodium) termasuk perbaikan status gizi ibu. Proses pelaksanaannya juga menjadi tanggung jawab dalam SKPG tersebut.
Mengapa masalah gizi, baik kekurangan dan kelebihan tidak menjadi intervensi yang terintegrasi dalam Sistem? Memang penting pendekatan infrastruktur seperti penyediaan air minum yang sehat dan jamban, didukung pula dengan pemberian makanan yang sesuai. Namun sangat disayangkan bahwa intervensi makanan dalam program hanya pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pabrikan, pemberian makanan pendamping ibu hamil dan bahkan sampai pemberian makanan ibu menyusui yang pabrikan pula. Lalu bagaimana dengan kekayaan daerah Indonesia yang mempunyai makanan lokal yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ragamnya, apakah dibiarkan begitu saja sampai punah atau membeli terus makanan pendamping yang bahan-bahan dasarnya hampir semuanya bukan lokal? Ini tentunya sangat mengabaikan hasil-hasil riset tentang pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri sesuai potensi lokal dengan membelajarkan makanan tersebut pada semua kalangan termasuk para siswa sejak dari pra sekolah, SD, SMP, SMA/sederajat bahkan sampai perguruan tinggi. Akibatnya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat yang tentunya berbanding terbalik dengan pengentasan kemiskinan malah membuat masyarakat ketergantungan terus pada produk yang tidak biasa dikonsumsinya. Ke depan setelah para balita menjadi tergantung pada makanan pabrikan ini dan jika keuangan negara bertambah sulit, apakah negara masih sanggup membelinya? Akibatnya, akan terjadi utang negara dalam rangka politisasi elektabilitas namun yang tergadai adalah bangsa dan negara Kesatuan RI? Jika sudah sulit untuk utang karena utang tidak mampu dibayar, berarti makanan pabrikan ini tidak tersedia lagi sementara masyarakat telah terbelajarkan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk ketergantungannya, sehingga dapat melahirkan stabilitas keamanan yang rapuh dalam kemiskinan yang permanen serta dalam perpecahan atau disintegrasi? Semoga Tulisan ini bermanfaat, bersama berkarya sebagai ibadah, Aamiin!
