Kota Gorontalo, Dinkesprov – Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui Forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “FORUM KABUPATEN/KOTA SEHAT” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa.
Keberadaan forum ini, sangat penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.
“Di Provinsi Gorontalo kami melihat kurang menggelegar dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi lain. Mereka sangat antusias, sangat bergairah betul-betul diikuti dengan semaksimal mungkin. Kami berharap kita bersama-sama dalam hal ini Kabupaten/Kota bisa memacu diri” kata dr. Rosina Kiu Kabid Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis (21/02/2019) bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
Bidang Kesehatan menjadi beban sementara dalam penilaian tatanan bukan hanya Kesehatan yang berperan namun kementerian dan lainnya berperan dalam penilaian.
Banyak hal dibidang Kesehatan yang mendongkrak penilaian Kabupaten/Kota sehat. Sejak tahun 2107 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan awal menjadi benih yang bisa kita manfaatkan tolok ukur Kabupaten/Kota Sehat dan lanjut tahun 2018 dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) ada 12 indikator dapat turut meningkatkan penilaian.
“Tentu saja kementerian lainnya terutama PU, sosial, pertanian, pendidikan, lingkungan hidup, esdm, perhubungan, pariwisata dan perdagangan akan melengkapi tatanan penilaian yang sudah di fokuskan dari 3 tahapan penilaian Padapa Wiwerda dan Wistara. Walaupun belum ada Kabupaten/Kota yang mendapatkan Wistara kami berharap ada Kabupaten yang maju” kata dr. Nina.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan PIS-PK bisa dipadu padankan sehingga dapat di sinkronisasi dengan KKS.
“Kami berharap beban dari Kesehatan dapat berkurang namun keterlibatan kementerian dan lembaga lain tentu saja menjadi indikator penilaian sampai dengan tahap Wistara” pungkas dr. Rosina
Pada kegiatan ini, diharapkan akan menghasilkan rekomendasi dalam pelaksanaan KKS di daerah.
Hadir pada kegiatan ini Forum KKS, Bapppeda, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Rilis : MD
Editor : Nancy Pembengo
