Kabupaten Bone Bolango, Dinkesprov – Dalam Penyusunan Regulasi Penurunan Stunting di Kabupaten Bone Bolango, Dinas Kesehatan melaksanakan Pertemuan penguatan Lintas Sektor, Lintas Program pada pelaksanaan 1000 HPK dalam pencegahan Stunting, Kamis (27/02/2020) di Grand Q Hotel Kota Gorontalo.
Acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango Hi. Ridwan Makruf, SKM, M.Kes. Dalam sambutannya sekretaris mengatakan status gizi dan kesehatan ibu dan anak merupakan penentu kualitas sumber daya manusia, status gizi, dan kesehatan ibu pada masa pra hamil. Saat kehamilannya dan saat menyusui merupakan periode yang sangat kritis atau yang kita kenal dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Walaupun remaja putri secara eksplisit tidak disebutkan dalam 1000 HPK, namun status gizi remaja putri atau pra nikah memiliki kontribusi besar pada kesehatan dan keselamatan kehamilan serta kelahiran apabila remaja putri ini sudah menjadi ibu” kata Ridwan.
Pemateri dalam pertemuan ini adalah Kabid Binkesmas dikes Bone Bolango Roos Panai, S.Kep, Ns. M.Ph. dan Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Bone Bolango Abdul Halim Katili, M.Ap.
Dalam materinya Roos Panai menjelaskan bahwa Periode seribu hari pertama kehidupan merupakan periode yang sangat sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi lagi, sehingganya peran lintas sektor dalam mencegah stunting perlu di seriusi oleh kita bersama.
“Intervensi spesifik pada 1000 HPK hanya memberikan pengaruh sebanyak 30% pada pencegahan stunting sedangkan 70 % merupakan intervensi sensitif oleh lintas sektor terkait” tegas Roos.
Sementara itu, Kabid PPM Abdul Halim Katili, M.Ap., mengungkapkan bahwa rencana aksi Strategi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 di bagi dalam 5 pilar : 1) komitmen dan Visi Misi pemerintah daerah, 2) Kampanye stunting berfokus pada pemahaman Perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas program, 3) Konvergensi, Koordinasi dan konsolidasi Program Nasional, daerah dan masyarakat, 4) Mendorong inplementasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi, dan 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelksanaan program.
“Dengan demikian diharapkan semua harus bekerja sama dalam pencegahan stunting ini karena stunting bukan saja tanggung jawab Bappeda maupun Dinas Kesehatan melainkan Stunting adalah tanggung jawab kita bersama” pungkas Abdul Halim.
Rilis : Iwan
Editor : Nancy Pembengo & MD
