Kota Gorontalo, Dinkesprov – Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5746/Bangda tanggal 4 November 2019 tentang Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota bahwa stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan gagal tumbuh, gagal kognitif, dan gangguan metabolisme sehingga akan menurunkan kualitas hidup generasi mendatang dan menjadi beban bagi negara.
Menurut data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2018, menunjukkan masih tingginya prevalensi kekurangan gizi pada balita di Indonesia, antara lain sebanyak 17, 7 %. balita kurang gizi di Indonesia (BB/U), sebanyak 30,8%. Balita mengalami stunting (PB/U atau TB/U), dan 10,2%. balita dalam kondisi kurus (BB/PB atau BB/TB). Selain itu kondisi gizi ibu hamil juga masih sangat memprihatinkan, dimana sebanyak 17,3%. ibu hamil dalam kondisi Kurang Energi Kronik (KEK) dan sekitar 50%. ibu hamil menderita Anemia. Data dari Riskesdas juga menyebutkan angka stunting di Provinsi Gorontalo masih tinggi yaitu 30,8%.
Untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja perbaikan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan, perlu dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Surveilans Gizi melalui aplikasi Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Progress penginputan data dasar dan penginputan intervensi serta faktor determinan masalah gizi melalui aplikasi e-PPGBM pada bulan penimbangan mengalami kenaikan yang sangat signifikan tetapi masih terdapat permasalahan dalam penyediaan data dari lintas program. Terdapat penambahan inputan Imunisasi dan perbaikan inputan ibu hamil dalam aplikasi e-PPGBM.
Untuk itu, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Surveilans Gizi melalui e-PPGBM dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Pertemuan Pemutakhiran Data Surveilans Gizi yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Juli Tahun 2020 lalu yang dilaksanakan sejak tanggal 15 September s/d 3 Oktober dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.
Kepala Bidang kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB dr. Rosina Kiu menjelaskan bahwa gizi merupakan faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu perlu pelayanan gizi yang berkualitas pada individu dan masyarakat. Pelayanan gizi merupakan salah satu sub-sistem dalam pelayanan kesehatan paripurna, yang berfokus kepada keamanan pasien.
“Dengan demikian pelayanan gizi wajib mengacu kepada standar yang berlaku. Mengingat masih dijumpai kejadian malnutrisi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya khususnya stunting, maka perlu upaya pendekatan yang lebih strategis”, ujar dr Rosina.
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Pengendalian Penduduk, KB dan Gizi H. Syafiin S. Napu, SKM, M.Kes juga menambahkan, bahwa sangat diperlukan penguatan surveilans gizi untuk mencegah dan menanggulangi masalah gizi termasuk stunting, bersama dengan lintas program dan sektor terkait, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi juga melibatkan Puskesmas-Puskesmas untuk melakukan assessment agar informasi gizi yang bersumber dari aplikasi e-PPGBM dapat dimanfaatkan dalam rangka monitoring dan evaluasi program gizi.
“Oleh sebab itu perlu dilakukan Kegiatan Orientasi Surveilans Gizi Melalui e-PPGBM dengan tujuan agar Tersedianya informasi status gizi balita by name by address sebagai monitoring dan evaluasi program gizi serta dasar perumusan kebijakan untuk rencana intervensi gizi”, pungkas Syafiin.
Rilis : Dewi Frida / Nur Ajran
Editor : Nancy Pembengo
