Minlok Lintas Sektor Puskesmas Telaga, Pemerintah Dorong Alokasi Dana Desa Untuk Kesehatan

IMG-20191114-WA0009.jpg

Mini Lokakarya Lintas Sektor tingkat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Kamis (14/11/2019) di Aula Kantor Desa Bulila

Kabupaten Gorontalo, Dinkesprov – Keberhasilan pembangunan kesehatan memerlukan keterpaduan baik lintas program maupun lintas sektor. Penyelenggaraan program kesehatan memerlukan dukungan lintas sektor terkait. Oleh karenanya, Puskesmas harus melakukan kerja sama dengan lintas sektor agar diperoleh dukungan dalam pelaksanaan berbagai kegiatannya.

Hal itu diungkapkan kepala Puskesmas Telaga Kabupaten Gorontalo dr. Fadlun Bagu saat melaksanakan Mini Lokakarya Lintas Sektor tingkat Kecamatan Telaga, Kamis (14/11/2019) di Aula Kantor Desa Bulila.

Dukungan lintas sektor, menurut dr. Fadlun diharapkan tidak hanya berhenti pada saat ini, tapi bisa berkesinambungan sehingga program kesehatan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga mencapai tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Sementara itu, Camat Telaga yang diwakili Sekretaris Camat (Sekcam) H. Romi Alulu, SE mengatakan ada beberapa hal catatan penting yang perlu dicermati yaitu dari sekian anggaran dana desa untuk pemberdayaan masih rendah.
“Dana Desa lebih banyak pada masalah infrastruktur” ungkapnya.

Sekcam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kader kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan diantaranya cakupan bayi yang belum diimunisasi tidak mencapai target. Selain itu, Pemerintah Kecamatan mendorong penggunaan dana desa untuk kesehatan diantaranya pengadaan MP ASI dan Susu.

“Desa yang harus mengeksekusi, melaksanakan dan dukungan teknis pelaksanaannya adalah Puskesmas” ucapnya.

Sekcam Romi juga menyinggung masalah kesehatan lingkungan dengan mengidentifikasi rumah tangga yang tidak mempunyai jamban, pembuangan sampah dan SPAL. Juga desa yang melakukan pembangunan rumah layak huni harus di konsultasikan dengan Puskesmas terkait rumah yang memenuhi syarat kesehatan.

Diakhir sambutannya, hasil mini lokakarya harus di dokumentasikan untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing desa. Sekcam juga menekankan sinkronisasi data dengan Puskesmas agar desa dapat menyusun anggaran kesehatan melalui dana desa dan berharap pelaksanaan minlok tidak hanya melaksanakan kewajiban tetapi membahas semua persoalan-persoalan untuk dibahas bersama.

Rilis : MD
Editor : Nancy Pembengo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

11 + 4 =

scroll to top
X