Lintas Sektor Bahas Langkah Strategis Untuk Permantap Program Jaminan Kesehatan 2020

IMG-20190826-WA0019.jpg

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Drs. H. Syukri Botutihe, M. Si., saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Kepesertaan Program Jamkesta/Jamkesda se Provinsi Gorontalo, Senin (26/08/2019) di Quality Hotel Manado

Manado, Dinkesprov – Terkait penonaktifan secara nasional 5.2 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui dana APBN per 1 Agustus 2019 dan dalam rangka penyiapan anggaran 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat koordinasi teknis pembahasan kepesertaan program Jamkesta/Jamkesda se Provinsi Gorontalo, Senin (26/08/2019) di Quality Hotel Manado.

Menurut Plt Kadinkes Provinsi Gorontalo Misranda E. U. Nalole, M.Si., rapat ini bertujuan untuk membahas kesiapan daerah dalam menyiapkan anggaran untuk tahun 2020, sharing anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan membahas mekanisme pengganti peserta yang di non aktifkan serta antisipasi risiko keluhan dari peserta PBI yang di non aktifkan.

“Tujuan akhirnya adalah tercapainya koordinasi yang maksimal antara pejabat pemangku kepentingan dan lintas sektor dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam mendukung implementasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang lebih Prima sehingga segala permasalahan yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat” kata Misranda.

Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Drs. H. Syukri Botutihe, M. Si., saat membuka acara tersebut menjelaskan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota Gorontalo sejak tahun 2014 telah mengintegrasikan Jamkesta/Jamkesda ke dalam Jaminan kesehatan Nasional dan saat ini telah mencapai universal Health Coverage (kepesertaan menyeluruh).

“Setiap tahunnya kita sejak tahun 2014 hingga 2018 berhasil meraih penghargaan di tingkat nasional atas pelaksanaan program Jamkesta/Jamkesda ini, bahkan Gorontalo dijadikan role model dan Kaji banding dari daerah lain tentang pengelolaan Jamkesta” ungkap Syukri.

Lanjut Syukri, dengan adanya penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk PBI, maka menjadi penting kita sebagai pemerintah daerah harus menjalin komunikasi aktif antar pemangku kepentingan agar permasalahan program JKN ini jangan sampai berdampak kepada masyarakat utamanya masyarakat peserta PBI, jelasnya.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting karena peran aktif dari OPD dan lintas sektor diperlukan sehingga data peserta JKN KIS baik yang PBI maupun Non PBI bersih dari data ganda, lengkap by name by addressnya, sumber datanya jelas, verifikasi dan validasi data terus di maksimalkan, NIK nya jelas, anggarannya tersedia, serta pelayanan kesehatannya lebih Prima” pungkasnya.

Rilis : MD
Editor : Nancy Pembengo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen − five =

scroll to top