Kabupaten Pohuwato, Dinkesprov – Setelah beberapa waktu sebelumnya Kabupaten Bone Bolango dilakukan penilaian eliminasi malaria, kini giliran Kabupaten Pohuwato dilaksanakan kegiatan yang sama.
Tim Assessment dari Kementerian Kesehatan yang diketuai dr. Minerva Theodora, MKM, tiba di Gorontalo, Rabu (08/09/2021) dan langsung menuju Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya mereka (tim) melakukan uji petik di beberapa tempat, namun sebelumnya rombongan Tim Penilai dan pendamping dari Dinas Kesehatan Provinsi diterima oleh Sekda Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, S.Sos, M.Si dirumah dinasnya.
Sekda mengungkapkan bahwa Kabupaten Pohuwato telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam mempertahankan Pohuwato bebas kasus malaria dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
“Kebijakan dan peraturan pemerintah yang mendukung sudah dibuat dan petugas juga sering melakukan skrining. Insyaa Allah upaya ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sertifikat bukan hasil akhir, tetapi bagaimana upaya kita untuk bisa mempertahankan agar tidak ada lagi kasus malaria di Pohuwato”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr Yana Yanti Suleman disela-sela penilaian menyampaikan bahwa beberapa hal yang mendukung upaya eliminasi adalah kebijakan, ketersedian anggaran dan sumber daya serta dukungan dari semua pihak.
“Sehingga nantinya jika ini semua terpenuhi kita bisa optimis eliminasi malaria dapat terlaksana diseluruh Kabupaten/Kota”, ungkap dr. Yana.
Penilaian ini meliputi uji petik di beberapa lokasi antara lain RSUD Bumi Panua, Puskesmas Marisa dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. Menurut Ketua Tim, dr Minerva Kabupaten Pohuwato telah melalui beberapa tahapan penilaian yang mencakup self assessment tentang kesiapan kabupaten/kota untuk memenuhi indikator dalam tools penilaian malaria.
“Dimana ada tiga indikator antara lain Annual Parasite Incidence kurang dari 1/1000 penduduk, Slide Positive Rate kurang dari 5%, dan tidak ada kasus indigenous dalam kurun waktu 3 terakhir. Nah, yang dilakukan saat ini adalah uji petik untuk memvalidasi dokumen assessment yang kemudian hasilnya akan dibawa pada sidang eliminasi oleh Komisi Penilaian Eliminasi Malaria untuk penentuan apakah kabupaten/kota tersebut telah memenuhi syarat eliminasi malaria”, ujar dr. Minerva.
Terpenuhinya persyaratan dokumen penilaian memberikan sikap optimis bagi fasyankes yang ada, baik Rumah Sakit maupun Puskesmas.
Nikma Rantum, S.Si, Plt Kepala Seksi Penunjang Medis RSUD Bumi Panua menjelaskan bahwa sebagai laboratorium rujukan pemeriksaan malaria, RSUD Bumi Panua siap untuk memberikan pelayanan.
“Seperti tahun ini, sejumlah 41 pemeriksaan semuanya menunjukkan hasil negatif”, ujarnya.
Senada dengan Nikma, Kepala Puskesmas Marisa, Yulita HC. Makahekung, Amd.Keb juga menyampaikan tenaganya selalu siap melakukan upaya-upaya pencegahan kasus malaria.
“Walau tidak dipungkiri kami memiliki 1 kasus malaria di tahun 2019, namun kasus tersebut merupakan kasus import dan kurang terbukanya pasien dalam memberikan informasi kepada petugas”, jelasnya.
Disamping itu, upaya pencegahan di wilayah Puskesmas Marisa selain memaksimalkan pelaksanaan skrining, juga membuat larvae trap sehingga nyamuk malaria tidak dapat berkembang biak.
“Kami juga aktif melakukan jumantik”, pungkasnya.
Rilis : ILB/Monic
Videografer : AIS/Arvan
Video Editor : Reza
Editor : Nancy Pembengo
