Kabupaten/Kota Didorong Melakukan Verivali Data Kepesertaan JKM

IMG-20230918-WA0031.jpg

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Budiyanto Sidiki memimpin Rapat pembahasan kerjasama terkait sharing pembiayaan kepesertaan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Kota Gorontalo, Dinkesprov – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat pembahasan kerjasama terkait sharing pembiayaan kepesertaan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, Senin (18/09/2023) di Grand Q Hotel Kota Gorontalo.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki menegaskan komitmen pemerintah Provinsi dalam pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM). Hal itu disampaikannya saat diwawancarai tim Infokom.

Menurut Budi, pemerintah saat ini punya beban dan tanggung jawab besar untuk perhelatan Pilkada serentak tahun 2024 sehingga pembiayaan yang prioritas salah satunya adalah pembiayaan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu.

“Namun karena kesehatan ini adalah urusan wajib layanan dasar, di mana dia diatur adalah SPM maka juga tidak boleh diabaikan sehingga kita minta Kabupaten/Kota memprioritaskan dulu ini khususnya kabupaten kota yang belum UHC (Universal Health Coverage),” ungkap Budi.

Budi memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo yang telah mencapai UHC karena komitmen kepala daerah dalam pembiayaan JKM tinggi sehingga alokasi APBD-nya cukup tinggi.

Salah satu Kabupaten yang dinilai mampu membiayai JKM sehingga mencapai UHC adalah Boalemo. Hal itu disebabkan karena Boalemo aktif melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data sehingga secara bertahap mampu mendorong peralihan pembiayaan dari yang dibiayai APBD diusulkan untuk dibiayai oleh PBI. Yang dialihkan menjadi PBI itu praktis dibiayai oleh APBN plus Provinsi dimana provinsi menanggung Rp. 2.000.

“Nah jadi yang kita harapkan juga Kabupaten/Kota lain itu aktif melakukan proses verivali data sebab kalau verivali data itu dilakukan kemudian diusul melalui mekanisme pengusulan untuk ditanggung ke PBI APBN maka meringankan beban, nah itu yang dituntut oleh Kabupaten/Kota lain yang merasa ada kabupaten yang proporsinya kita tanggung terlalu besar bukan kita terlalu besar tapi memang dia aktif melakukan verivali data sehingga lama-kelamaan kewajibannya menjadi kecil kelihatannya. Kewajiban menjadi kecil sementara yang kita punya masih besar kan komposisinya Jadi sepertinya kita jadi besar persentasinya padahal sebenarnya itu karena mereka mengalihkan nah tentu kita tidak bisa mengurangi di tengah jalan alokasi yang kita sudah komitmenkan dengan Kabupaten itu,” imbuh Budi.

Pada kesempatan itu hadir Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Hamid Kuna, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan perwakilan BPJS Kesehatan.

Rilis : MD
Videografer : ILB
Foto : Andi
Video Editor : Reza
Editor : Nancy Pembengo

Sosial Media Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo :
Channel Youtube
Facebook Page
Facebook
Twitter
Instagram

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eighteen + 10 =

scroll to top
Bahasa »