Kota Gorontalo, Dinkesprov – Sejak dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2017 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) semakin digalakkan dan dibudayakan di masyarakat. Kementerian Kesehatan juga telah menempatkan program Germas menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan kesehatan dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
“Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta yang menunjukkan bahwa angka kematian akibat penyakit tidak menular menunjukkan peningkatan tiap tahunnya”, ungkap Kabid Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr Rosina Kiu di sela-sela kegiatan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Lokus Kabupaten Gorontalo Utara, Jum’at (14/02/2020).
Ditambahkannya, kondisi ini cenderung akan terus berlanjut sejalan dengan perubahan perilaku hidup masyarakat yang tidak sehat, antara lain pola makan yang tidak mengikuti pola gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik dan meningkatnya kebiasaan merokok.
Menurut Nina, sapaan akrabnya, “Germas dibangun dalam konsep pengendalian penyakit yang terintegrasi dan multisektor, sehingga pembudayaan Germas diperlukan dalam mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan
produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit”.
Dalam kesempatan yang sama, Kasubid Kesehatan dan Kesra Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Gorontalo, Alki Naway SSTP menyatakan, bahwa kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk mengintegrasikan lintas sektor terkait dalam mendukung Germas.
“Disamping itu, peran serta organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta sektor swasta (dunia usaha) turut menentukan keberhasilan pelaksanaan Germas di masyarakat”, jelas Alki.
Kegiatan ini dilaksanakan secara berturut-turut di Kabupaten yang menjadi lokus tahun 2020 yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara dimulai tanggal 12 – 14 Pebruari 2020 yang dihadiri oleh OPD/lintas sektor terkait Germas, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan dan TP PKK.
Rilis : ILB & MD
Editor : Nancy Pembengo
