Kota Gorontalo, Dinkesprov – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berupaya meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam rangka deteksi dini penyakit menular seperti Covid-19, hepatitis akut unknown etiology dan penyakit-penyakit lainnya. Hal itu diungkapkan oleh dr. Irma Gusmi, M. Epid., Tim Kerja Surveilans Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes RI saat bertemu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dr. Yana Yanti Suleman, SH., Senin (23/05/2022) di ruang kerja Kepala Dinas.
“Kami ingin meningkatkan kapasitas tenaga epidemiologi di tingkat kabupaten/kota dengan District Epidemiologi Surveillance Team (DEST) dan juga tenaga surveilans di puskesmas terkait dengan pencatatan dan Pelaporan serta analisa data epidemiologi”, kata dr. Irma.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ketersediaan data dan laporan akan bisa digunakan sebagai dasar kebijakan.
“Terkait dengan data yang dikumpulkan oleh Puskesmas dalam memperkuat Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) diharapkan akan memutus rantai penularan penyakit”, ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, SH., menyambut baik kunjungan Tim Kemenkes RI untuk memastikan kegiatan surveilans berjalan dengan baik.
“Kunjungan ini diharapkan memastikan apakah teman-teman surveilans Epidemiologi telah melakukan penemuan kasus dan melakukan koordinasi dalam melakukan kegiatan promotif preventif”, ungkap dr. Yana.
Kadinkes dr. Yana berharap hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi.
“Hal ini dimaksudkan agar hasil penguatan yang dilakukan oleh tim dari Kemenkes dapat meningkatkan upaya surveilans dapat berjalan optimal”, pungkasnya.
Selain dari Kemenkes RI, tim yang berkunjung diantaranya Amalya, MSC.PH., dari U.S. Centers for Disease Control (CDC) Indonesia Country Office dan Bambang WK, M. Kes., DPP Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia. Tim akan turun di tiga daerah yaitu Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan kota Gorontalo.
Rilis : MD/ILB
Foto : Rasya
Editor : Nancy Pembengo