Kota Gorontalo, Dinkesprov – Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan pertemuan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019 yang dibuka oleh Kepala Bidang P2P Hj. Reyke Uloli SKM, M.Kes., Kamis (21/11/2019) di Hotel Horison Nayumi Kota Gorontalo.
Pertemuan bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian malaria di kabupaten/kota, mengevaluasi pencapaian tahapan eliminasi malaria di Kabupaten yang belum bebas malaria, membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait (pemerintah desa) dalam pencapaian eliminasi malaria serta mendorong lintas sektor terkait dalam menerbitkan regulasi tentang pencegahan dan pengendalian malaria serta pemanfaatan dana desa dalam penanggulangan malaria.
Dalam sambutannya Reyke Uloli menekankan bahwa malaria bukan hanya masalah sektor kesehatan akan tetapi masalah bersama untuk dicari solusi dalam menurunkan kasus malaria disetiap wilayah. Dari data yang dirilis, angka kasus malaria tahun 2019 sampai dengan bulan oktober dilaporkan sebanyak 30 kasus, jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya sebanyak 58 kasus.
“Masalah malaria merupakan masalah kompleks oleh karena itu kita perlu bergandeng tangan dalam pencapaian tahapan eliminasi malaria” kata Reyke.
Salah satu persyaratan kabupaten bisa mencapai eliminasi malaria adalah tidak ditemukan kasus malaria penularan setempat selama 3 tahun terakhir. Provinsi Gorontalo menargetkan utuk mencapai eliminasi malaria pada tahun 2023. Pencapaian Eliminasi malaria provinsi harus dimulai dari eliminasi di tingkat kabupaten.
“Masih ada empat kabupaten yang belum mencapai antara lain Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango” ungkapnya.
Reyke sangat yakin dengan adanya peran aktif dari lintas sektor dan lintas program terkait, Gorontalo akan bebas malaria di tahun 2023.
Diakhir sambutannya, Reyke menegaskan kembali pesan-pesan penting dalam Eliminasi Malaria di Provinsi Gorontalo yaitu melakukan surveilans aktif, menngkatkan kualitas penatalaksanaan kasus malaria, melakukan penyelidikan setiap menemukan kasus malaria untuk memastikan bahwa kasus tersebut impor atau indegenous.
Selain itu, petugas kesehatan dapat mengoptimalkan teknologi pemberantasan malaria, meningkatkan peran masyarakat dan lintas sektor termasuk swasta, LSM dan organisasi kemasyarakatan perlu ditingkatkan karena malaria hanya dapat dieliminasi melalui kemitraan.
“Keberhasilan elimnasi malaria merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu perlu mendukung eliminasi malaria mulai dari kebijakan sampai dengan dukungan sumber daya yang diperlukan” pungkasnya.
Evaluasi Program malaria diikuti oleh kepala Bidang dan Kepala seksi P2 Kabupaten/Kota, kepala puskesmas, lintas sektor (kepala desa) yang wilayah masih terdapat masalah kesehatan khususnya penyakit malaria.
Rilis : Taufik
Editor : Nancy Pembengo & MD
