Kadinkes : Sebagai pedoman dalam perencanaan program kesehatan di daerah
Dinkesprovgorontalo- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melalui Subbag Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan Diseminasi Hasil Riset Tenaga Kesehatan Nasional tahun 2017, Kamis (30/8/2018) di Grand Q Hotel Kota Gorontalo. Pertemuan tersebut diahadiri oleh peserta dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit se provinsi Gorontalo, Poltekes Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Khusus Bidang SDK, Kepegawaian dan Yankes. Selain itu, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh lintas sektor yakni dari Bappeda Provinsi Gorontalo.
Pertemuan tersebut dimulai pada pukul 09.00 Wita yang selanjutnya dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dr. H. Triyanto S. Bialangi, M.Kes. Dalam sambutannya beliau mengaku bahwa selama ini tengah menantikan hasil risetini. Dikatakannya, dengan Risnakes ini, diharapkan akan memperoleh gambaran ketenagaan di bidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik di kabupaten/kota, provinsi, dan Nasional.
“Data Riset Ketenagaan Nasional ini sudah kami tunggu-tunggu oleh Dinas Kesehatan baik provinsi dan juga kabupaten/kota. Karena dari hasil ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program kesehatan di daerah”, ujar Kadinkes.
Menurut Kadinkes dr. Triyanto, dari hasil ini akan diperoleh pemetaan tenaga kesehatan secara nasional di fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan puskesmas), sehingga dapat diketahui jumlah maupun kebutuhan sebenarnya tenaga kesehatan secara nasional. Selain itu, tingkat Produktifitas seorang nakes dan responsiveness (kepuasan / ketanggapan) dari pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas / RS hal juga merupakan indikator yang diukur dalam riset ini.
“Sebentar akan dipaparkan oleh narasumber dari Litbangkes, semoga hasil yang akan dipaparkan nanti sesuai dengan kondisi dilapangan dan harapan kita semua”, pungkas Kadinkes.
Lebih lanjut Kadinkes mengatakan, bahwa permasalahan yang ada terkait dengan tenaga kesehatan itu ada 4 aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, aspek penerimaan, dan aspek mutu. “Nah, sangatlah berkaitan ketersediaan data valid
mengenai jumlah tenaga kesehatan yang ada dan lebarnya disparitas keberadaan tenaga kesehatan secara geografis”, pungkasnya.
Berkaca dari Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Kementerian Kesehatan tahun 2011, Kadikes mengatakan, bahwa menunjukkan masih banyaknya puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat (termasuk promosi kesehatan), kesehatan lingkungan, kefarmasian, gizi dan sebagainya. Kondisi serupa juga terjadi di rumah sakit, banyak rumah sakit umum pemerintah yang tidak memiliki tenaga spesialis khususnya spesialis bedah, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, anak, dan anestesi.
“Namun, tadi disampaikan ke saya, jika dibandingkan hasi antaar Risnakes dan Rifaskes ini menunjukkan gambaran yang positif,” ungkap Kadinkes.
Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Narasumber dari Litbangkes Meneterian Kesehatan RI Nirmala Ahmat Ma’ruf, SKM, M.Si. Ma’ruf mengatakan bahwa Selama periode 2011-2017 telah terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dengan ratio tertinggi adalah bidan dan perawat, namun ketidakmerataan semakin meningkat, khususnya di Indonesia Timur.
Selain itu, Ma’ruf mengungkapkan dari hasil tersebut diperoleh proporsi SDM sukarela cukup signifikan (khususnya bidan dan perawat) dengan gaji di bawah UMR.
“Olehnya, perlu perencanaan yang holistik dan terpadu terhadap kebutuhan SDM kesehatan, dengan melibatkan Kemkes, Dinkes Kab/Kota, PAN RB, BKN, BKD. Juga, perlu skema khusus untuk penempatan SDM di daerah yang timpang misalnya melalui rekrutmen NS Tim dan NS Individual, juga pada pengangkatan tenaga sukarela” terang Ma’aruf.
Semntara itu, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Rosnawaty Karim, M.Kes mengatakan bahwa tujuan dari Pertemuan ini adalah untuk memberikan gambaran informasi hasil Risnakes yang telah dilaksanakan di 34 Provinsi, termasuk Provinsi Gorontalo pada bulan Agustus–September Tahun 2017 di 93 Puskesmas dan 13 Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta.
“Semoga dari pertemuan ini akan terlihat gambaran tenang ketenagaan, sehingga Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan Hasil Risnakes ini dalam Kebijakan Pengelolaan Data SDMK di wilayah masing-masing”, tutur Rosnawaty.
Pewarta : Arman S
Editor : M. Dangkua
