Kota Gorontalo, Dinkesprov – Saat ini permasalahan terkait jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai dari defisit anggaran, penonaktifan peserta PBI dan kenaikan premi bagi peserta mandiri mendapat perhatian khusus pemerintah.
Hal tersebut menyebabkan rumah sakit mulai kewalahan dengan keterlambatan pembayaran klaim BPJS dimana sebagian besar rumah sakit mulai kekosongan obat. Hal ini di khawatirkan akan berpengaruh pada kualitas pelayanan.
Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembahasan Klaim rumah sakit, Kamis (12/09/2019) di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi.
Pada pertemuan tersebut, Direktur RSUD Prof.dr . Aloei Saboe, dr. Andang Ilato,SH menyarankan BPJS agar bisa menjalin komunikasi dengan perusahaan obat atau farmasi terkait kemudahan rumah sakit dalam memperoleh obat. Kemudahan dimaksudkan untuk bisa menanggulangi kebutuhan obat rumah sakit
Menanggulangi kondisi rumah sakit yang mengalami kekosongan obat, BPJS berharap untuk SCF (Supply Chain Financing) untuk membantu masalah cash flow rumah sakit, sehingga dapat memenuhi kewajiban rumah sakit kepada pihak ketiga.
Acara ini dihadiri oleh Deputi wilayah BPJS, Kepala Cabang BPJS Gorontalo dan seluruh direktur rumah sakit Kabupaten/Kota, rumah sakit swasta dan klinik utama.
Rilis : MD
Poto : Seksi Yankes Rujukan
Editor : Nancy Pembengo
