Binwas Nakes untuk Perlindungan dan Kepastian Hukum

WhatsApp-Image-2018-11-30-at-7.09.33-AM.jpeg

Dinkesprovgorontalo – Tenaga Kesehatan (Nakes) memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. Untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) mutu tenaga kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sekaligus Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Dra. Zusiana Muis, M.Kes, Apt saat memberikan arahan pada Rapat MTKP tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung pada Hari Rabu (27/11/2018)di New Rahmat Hotel Kota Gorontalo.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan UU No 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dimana disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

Dalam mengimplementasikannya maka Surat Tanda Registrasi (STR) menjadi syarat kompetensi tenaga Kesehatan sehingga tenaga kesehatan dan masyarakat penerima layanan terlindungi. Dengan demikian, peran Organisasi Profesi penting untuk melakukan pembinaan dan melakukan update data kepemilikan STR bagi anggotanya serta peran Dinas Kesehatan dalam memfasilitasi pengurusan STR bagi tenaga kesehatan. Untuk itu, Zusiana berharap “agar pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan dalam pembinaan tenaga kesehatan terutama pengurusan STR” pungkasnya.

Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari ini telah menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya terkait rekomendasi mutasi profesi dari organisasi profesi, untuk mengeluarkan SIP harus melampirkan rekomendasi dari Organisasi profesi, melakukan Pemutakhiran data STR setiap 3 (tiga) bulan dan koordinasi dengan MTKP untuk pengambilan STR ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Rekomendasi tersebut harus dapat ditindak lanjuti karena pada pertemuan ini turut menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Se-Provinsi Gorontalo, Ketua Organisasi Profesi Kesehatan, Pengurus MTKP dan Pejabat yang terkait.

 

Pewarta : MD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × two =

scroll to top